2019-05-20

Profil Provinsi Riau

Riau ialah satu propinsi di Indonesia yang terdapat dibagian tengah pulau Sumatra. Propinsi ini terdapat dibagian tengah pantai timur Pulau Sumatra, yakni di selama pesisir Selat Melaka. Sampai tahun 2004, propinsi ini mencakup Kepulauan Riau, sekumpulan besar pulau-pulau kecil (pulau-pulau terutamanya diantaranya Pulau Batam serta Pulau Bintan) yang terdapat di samping timur Sumatra serta samping selatan Singapura. Kepulauan ini dimekarkan jadi propinsi tertentu pada Juli 2004. Ibu kota serta kota paling besar Riau ialah Pekanbaru. Kota besar yang lain diantaranya Dumai, Selatpanjang, Bagansiapiapi, Bengkalis, Bangkinang, Tembilahan, serta Rengat.

Riau sekarang ini adalah satu diantara propinsi paling kaya di Indonesia, serta sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, khususnya minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit serta perkebunan serat. Tapi, penebangan rimba yang menjalar sudah kurangi luas rimba dengan relevan, dari 78% pada 1982 jadi cuma 33% pada 2005.[5] Rata-rata 160,000 hektare rimba habis ditebang tiap tahun, tinggalkan 22%, atau 2,45 juta hektare pada tahun 2009.[6] Deforestasi dengan arah pembukaan kebun-kebun kelapa sawit serta produksi kertas sudah mengakibatkan kabut asap yang begitu mengganggu di propinsi ini sepanjang sekian tahun, serta menyebar ke beberapa negara tetangga seperti Malaysia serta Singapura. Lihat: Peta Provinsi Sumatera Selatan

Asal Saran Riau

Ada tiga peluang asal kata riau sebagai nama propinsi ini. Pertama, dari kata Portugis, rio bermakna sungai.[7][8] Pada tahun 1514, ada satu ekspedisi militer Portugis yang mencari Sungai Siak, dengan arah mencari tempat satu kerajaan yang dipercaya mereka ada di lokasi itu, serta sekaligus juga memburu pengikut Sultan Mahmud Syah yang melarikan diri sesudah kejatuhan Kesultanan Malaka.

Vs ke-2 mengatakan jika riau datang dari kata riahi yang bermakna air laut. Kata ini disangka datang dari tokoh Sinbad al-Bahar dalam kitab Seribu Satu Malam, serta vs ke-3 mengatakan jika kata ini datang dari pembicaraan warga ditempat, diambil dari kata rioh atau bising, yang bermakna ramai, hiruk pikuk orang kerja. Kemungkinan besar nama ini memang datang dari penamaan rakyat ditempat, yakni orang Melayu yang hidup di wilayah Bintan, yang sekarang masuk daerah Kepulauan Riau. Nama itu peluang sudah mulai populer sejak Raja Kecik mengalihkan pusat kerajaan Melayu dari Johor ke Ulu Riau pada tahun 1719.

Geografi Propinsi Riau

Luas daerah propinsi Riau ialah 87.023,66 km², yang membentang dari lereng Bukit Barisan sampai Selat Malaka. Riau mempunyai iklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan sekitar di antara 2000-3000 milimeter per tahun, dan rata-rata hujan per tahun seputar 160 hari. Lihat: Peta Provinsi Sumatera Barat

Sumber daya alam

Propinsi ini mempunyai sumber daya alam, baik kekayaan yang terdapat di perut bumi, berbentuk minyak bumi serta gas, dan emas, atau hasil rimba serta perkebunannya. Bersamaan dengan diberlakukannya otonomi wilayah, dengan setahap mulai diaplikasikan skema buat hasil atau perimbangan keuangan di antara pusat dengan wilayah. Ketentuan baru ini memberikan batasan tegas tentang keharusan penanam modal, pemakaian sumber daya, serta buat hasil dengan sekitar lingkungan.

Kependudukan

Jumlahnya masyarakat propinsi Riau berdasar pada data Tubuh Pusat Statistik Propinsi Riau tahun 2010 sebesar 5.543.031 jiwa. Kabupaten/Kota yang mempunyai jumlahnya masyarakat paling banyak ialah Kota Pekanbaru dengan jumlahnya masyarakat 903.902 jiwa, sedang Kabupaten/Kota dengan jumlahnya masyarakat paling kecil ialah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebesar 176.371 jiwa.

Suku Bangsa

Masyarakat propinsi Riau terbagi dalam berbagai macam suku bangsa. Berdasar pada Sensus Masyarakat tahun 2010 tunjukkan jika Suku Melayu adalah warga paling besar dengan formasi 33.20% dari semua masyarakat Riau. Mereka biasanya datang dari wilayah pesisir di Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, sampai ke Pelalawan, Siak, Inderagiri Hulu serta Inderagiri Hilir.

Suku bangsa yang lain yakni Jawa (29.20%), Batak (12.55%), Minangkabau (12.29%), Banjar (4.13%), Bugis (1.94%), Tionghoa (1.85%), Suku Sunda 1.41%, Nias 1.29% serta Suku Yang lain 2.14%. Ada pula warga asli Riau bersuku rumpun Minangkabau khususnya yang datang dari wilayah Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, serta beberapa Inderagiri Hulu. warga Mandailing di Rokan Hulu, yang lebih akui jadi Melayu dibanding jadi Minangkabau atau Batak.

Era ke-19, warga Banjar dari Kalimantan Selatan serta Bugis dari Sulawesi Selatan, memulai banyak yang datang ke Riau. Mereka banyak menetap di Kabupaten Indragiri Hilir terutamanya Tembilahan. Di bukanya perusahaan pertambangan minyak Caltex pada tahun 1940-an di Rumbai, Pekanbaru, menggerakkan beberapa orang dari semua Nusantara untuk mengadu nasib di Riau. Lihat: Peta Provinsi Sumatera Utara

Suku Jawa serta Sunda biasanya banyak ada pada lokasi transmigran. Sesaat etnis Minangkabau biasanya jadi pedagang serta banyak menetap pada lokasi perkotaan seperti Pekanbaru, Bangkinang, Duri, serta Dumai.

Begitupun orang Tionghoa biasanya sama juga dengan etnis Minangkabau yakni jadi pedagang serta menetap terutamanya di Pekanbaru, dan banyak pula ada pada lokasi pesisir timur seperti di Bagansiapiapi, Selatpanjang, Pulau Rupat serta Bengkalis.

Diluar itu di propinsi ini masih ada beberapa kumpulan warga asli yang tinggal di pedalaman serta tepi sungai, seperti Orang Sakai, Suku Akit, Suku Talang Mamak, serta Suku Laut.

Bahasa di Propinsi Riau

Bahasa pengantar warga propinsi Riau biasanya memakai Bahasa Melayu serta Bahasa Indonesia. Bahasa Melayu biasanya dipakai di beberapa daerah pesisir seperti Rokan Hilir, Bengkalis, Dumai, Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir serta di seputar pulau-pulau.

Bahasa Minang dengan luas dipakai oleh masyarakat di propinsi ini, khususnya oleh beberapa oleh masyarakat asli di wilayah Kampar, Kuantan Singingi, serta Rokan Hulu yang berbudaya serumpun Minang dan beberapa pendatang asal Sumatra Barat. Diluar itu Bahasa Hokkien ada banyak dipakai di kelompok warga Tionghoa, khususnya yang menetap di Pekanbaru, Selatpanjang, Bengkalis, serta Bagansiapiapi.

Dalam rasio yang lumayan besar dijumpai penutur Bahasa Jawa yang dipakai oleh keturunan beberapa pendatang asal Jawa yang sudah menetap di Riau semenjak waktu penjajahan dulu, dan oleh beberapa transmigran dari Pulau Jawa pada saat sesudah kemerdekaan. Selain itu banyak juga penutur Bahasa Batak di kelompok pendatang dari Propinsi Sumatra Utara.

Agama di Propinsi Riau

Disaksikan dari formasi masyarakat propinsi Riau yang penuh kemajemukan dengan latar sosial budaya, bahasa, serta agama yang berlainan, pada intinya adalah asset buat wilayah Riau sendiri. Agama-agama yang diyakini masyarakat propinsi ini begitu bermacam, salah satunya Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu.

Pemeluk agama Islam 85,94% yang biasanya diyakini etnis Melayu, Jawa, Minangkabau, Banjar, Bugis, Sunda, serta sebagaian Batak. Kristen Protestan sekitar 10,09% serta Katolik 1,75% yang umumnya datang dari etnis Batak (Terutamanya Batak Toba, Karo serta Simalungun), serta etnis Nias, serta beberapa diyakini etnis Tionghoa serta masyarakat dari Indonesia Timur serta Minahasa. Lalu agama Buddha 1,94% serta Konghucu 0,06% yang datang dari etnis Tionghoa. Serta seputar 0,21% memeluk agama Hindu yang datang dari Bali.

Profil Sumatera Barat

Sumatra Barat (dipersingkat Sumbar) ialah satu propinsi di Indonesia yang terdapat di Pulau Sumatra dengan Padang jadi ibu kotanya. Propinsi Sumatra Barat terdapat selama pesisir barat Sumatra sisi tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di samping timur, serta beberapa pulau di terlepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan, propinsi dengan daerah seluas 42.297,30 km² ini bersebelahan dengan empat propinsi, yaitu Sumatra Utara, Riau, Jambi, serta Bengkulu.

Sumatra Barat ialah rumah buat etnis Minangkabau, meskipun daerah tradisi Minangkabau sendiri lebih luas dari daerah administratif Propinsi Sumatra Barat sekarang ini. Propinsi ini berpenduduk sekitar 4.846.909 jiwa dengan sebagian besar beragama Islam. Propinsi ini terbagi dalam 12 kabupaten serta 7 kota dengan pembagian daerah administratif setelah kecamatan di semua kabupaten (terkecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai) diberi nama jadi nagari. Baca: Peta Provinsi di Sumatera

Riwayat Sumatera Barat

Tempat tinggal gubernur Westkust van Sumatra atau "pantai barat Sumatra" (litografi berdasar pada lukisan oleh Josias Cornelis Rappard, 1883-1889)
Nama Propinsi Sumatra Barat berawal pada jaman Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), dimana panggilan daerah untuk lokasi pesisir barat Sumatra ialah Hoofdcomptoir van Sumatra's westkust.

Lalu dengan makin kuatnya dampak politik serta ekonomi VOC, sampai era ke 18 daerah administratif ini sudah mencangkup lokasi pantai barat Sumatra dari mulai Barus sampai Inderapura.

Geografi Sumatera Barat

Sumatra Barat terdapat di pesisir barat dibagian tengah pulau Sumatra yang terbagi dalam dataran rendah di pantai barat serta dataran tinggi vulkanik yang dibuat oleh Bukit Barisan. Propinsi ini mempunyai daratan seluas 42.297,30 km² yang sama dengan 2,17% luas Indonesia.

Dari luas itu, lebih dari 45,17% adalah lokasi yang masih tertutupi rimba lindung. Garis pantai propinsi ini semuanya bersentuhan dengan Samudera Hindia selama 2.420.357 km dengan luas perairan laut 186.580 km². Kepulauan Mentawai yang terdapat di Samudera Hindia termasuk juga dalam propinsi ini.

Seperti wilayah yang lain di Indonesia, iklim Sumatra Barat pada umumnya berbentuk tropis dengan suhu hawa yang lumayan tinggi, yakni di antara 22,6 °C sampai 31,5 °C. Propinsi ini dilewati oleh Garis khatulistiwa, persisnya di Bonjol, Pasaman.

Di propinsi ini berhulu beberapa sungai besar yang bersumber ke pantai timur Sumatra seperti Batang Hari, Siak, Inderagiri (dikatakan sebagai Batang Kuantan dibagian hulunya), serta Kampar. Sesaat sungai-sungai yang bersumber ke pesisir barat ialah Batang Anai, Batang Arau, serta Batang Tarusan.

Sejarah Negara Kamboja

Kerajaan Kamboja ialah satu negara berupa monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini adalah penerus Kekaisaran Khmer yang sempat kuasai semua Semenanjung Indochina pada era ke-11 serta 14.

Kamboja bersebelahan dengan Thailand di samping barat, Laos di utara, Vietnam di timur, serta Teluk Thailand di selatan. Sungai Mekong serta Danau Tonle Sap melewati negara ini Jumlah Penduduk.

Mendekati kemerdekaannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia banyak menolong negara Kamboja ini. Buku - buku strategi perang karangan perwira militer Indonesia banyak dipakai oleh militer Kamboja. Oleh karena itu, beberapa calon perwira di militer Kamboja, harus belajar serta bisa berbahasa Indonesia.

Riwayat Negara Kamboja

Perubahan peradaban Kamboja berlangsung pada era 1 Masehi. Saat era ke-3,4 serta 5 Masehi, negara Funan serta Chenla menyatu untuk bangun daerah Kamboja. Beberapa negara ini memiliki jalinan dekat dengan China serta India. Kekuasaan dua negara ini roboh saat Kerajaan Khmer dibuat serta berkuasa pada era ke-9 sampai era ke-13.

Kerajaan Khmer masih tetap bertahan sampai era ke-15. Ibukota Kerajaan Khmer terdapat di Angkor, satu daerah yang dibuat pada saat kejayaan Khmer. Angkor Wat, yang dibuat pun saat itu, jadi lambang buat kekuasaan Khmer.

Baca: Penduduk Kamboja

Pada tahun 1432, Khmer dikuasai oleh Kerajaan Thai. Dewan Kerajaan Khmer mengalihkan ibukota dari Angkor ke Lovek, di mana Kerajaan mendapatkan keuntungan besar sebab Lovek ialah bandar pelabuhan. Pertahanan Khmer di Lovek pada akhirnya dapat dikuasai oleh Thai serta Vietnam, juga menyebabkan pada hilangnya sejumlah besar daerah Khmer. Momen ini berlangsung pada tahun 1594. Saat 3 era selanjutnya, Khmer dikuasai oleh Raja-raja dari Thai serta Vietnam dengan bergilir.

Pada tahun 1863, Raja Norodom, yang dilantik oleh Thai, mencari perlindungan pada Prancis. Pada tahun 1867, Raja Norodom tanda-tangani kesepakatan dengan pihak Prancis yang dalamnya memberi hak kontrol propinsi Battambang serta Siem Reap sebagai sisi Thai. Pada akhirnya, ke-2 daerah ini dikasihkan pada Kamboja pada tahun 1906 pada kesepakatan perbatasan oleh Prancis serta Thai.

Baca: Profil Negara Pakistan

Kamboja jadikan daerah Protektorat oleh Prancis dari tahun 1863 s/d 1953, menjadi daerah dari Koloni Indochina. Sesudah penjajahan Jepang pada 1940-an, pada akhirnya Kamboja mencapai kemerdekaannya dari Prancis pada 9 November 1953. Kamboja jadi satu kerajaan konstitusional di bawah kepemimpinan Raja Norodom Sihanouk.

Saat Perang Vietnam tahun 1960-an, Kerajaan Kamboja pilih untuk netral. Ini tidak dilewatkan oleh pejabat militer, yakni Jendral Lon 0 serta Pangeran Sirik Matak yang disebut aliansi pro-AS untuk singkirkan Norodom Sihanouk dari kekuasaannya. Dari Beijing, Norodom Sihanouk akan memutuskan untuk beraliansi dengan gerombolan Khmer Merah, yang mempunyai tujuan untuk kuasai kembali tahtanya yang diambil oleh Lon 0. Perihal ini pula yang menyebabkan perang saudara muncul di Kamboja.

Khmer Merah pada akhirnya kuasai daerah ini pada tahun 1975, serta merubah format Kerajaan jadi satu Republik Demokratik Kamboja yang di pimpin oleh Pol Pot. Mereka dengan selekasnya mengalihkan penduduk perkotaan ke lokasi pedesaan untuk dipekerjakan di pertanian kolektif. Pemerintah yang baru ini inginkan hasil pertanian yang sama juga dengan yang berlangsung pada era 11. Mereka menampik penyembuhan Barat yang menyebabkan rakyat Kamboja kelaparan serta tidak ada obat benar-benar di Kamboja.

Baca: Profil Malaysia

Pada November 1978, Vietnam menggempur RD Kamboja untuk hentikan genosida besar-besaran yang berlangsung di Kamboja. Pada akhirnya, pada tahun 1989, perdamaian mulai digencarkan pada ke-2 pihak yang benseteru ini di Paris. PBB memberikan mandat untuk membuat gencatan senjata pada pihak Norodom Sihanouk serta Lon 0.

Saat ini, Kamboja mulai tumbuh karena pertolongan dari banyak pihak asing sesudah perang, meskipun konsistensi negara ini kembali tergoncang sesudah satu kudeta yang tidak berhasil berlangsung pada tahun 1997.

Baca: Profil Timor Leste

Sumber Referensi : https://id.wikipedia.org/wiki/Kamboja

2019-03-26

Hak-Hak VOC Lengkap

Dalam menjaga lokasi kekuasaannya serta wujudkan arah bangsa Belanda hadir ke Indonesia, pemerintah Belanda membuat satu tubuh yang mempunyai pekerjaan untuk menolong pemerintahannya, yakni VOC. Pada dasarnya, VOC sudah ada semenjak tahun 1602, namun baru diresmikan pada 20 Maret 1602. Pada awalnya arah penting VOC ialah menjadi pemersatu pedagang di lokasi Nusantara yang pada saat itu jadikan menjadi lokasi yang digunakan hasil buminya. Diluar itu, hak istimewa VOC pun mempunyai tujuan untuk menangani pertarungan dagang antar pedagang Eropa dengan yang lain.

VOC nyatanya pun mempunyai sturktur didalamnya. Mengenai pemimpin VOC sendiri dipegang oleh Dewan 17 dalam pemerintahan Belanda. Sedang untuk lokasi Nusantara akan di pimpin oleh seseorang gubernur Jendral dipilih. Meski begitu, nyatanya VOC mempunyai arah serta hak spesial lainnya yang bermacam.

Arah VOC

VOC dibangun hanya tidak cuma induk dari organisasi Belanda. Namun, pemerintah Belanda membuat VOC untuk menolong persoalan yang tengah ditemui pemerintah Belanda pada saat itu. Dengan dibentuknya VOC, pemerintah Belanda mengharap permasalahan yang belumlah teratasi dengan baik bisa terselesaikan serta berjalan dengan lancar. Di bawah ini ialah beberapa arah dibentuknya VOC:

1. Monopoli Perdagangan di Nusantara

Arah penting VOC di Nusantara tidak lainnya ialah untuk memonopoli perdagangan di Indonesia. Terdapatnya monopoli itu mempunyai tujuan untuk memberi dukungan pemerintah Belanda dari bidang ekonomi untuk memperluas lokasi kekuasaannya di Nusantara. Diluar itu, mereka pun ingin menggantikan beberapa pusat perdagangan yang berada di Nusantara yang waktu itu masih tetap diduduki oleh negara lainnya.

2. Menolong Pemerintah Belanda

Dengan arah penting menolong pemerintah Belanda dalam melawan negara lainnya saat perang dunia. Saat itu Belanda masih tetap berperang dengan negara Spanyol untuk menjaga daerah kekuasaannya. Untuk menguatkan beberapa bidang dari pemerintah Belanda, mereka lalu membuat VOC. Harapannya, VOC bisa menolong mengurangi beban pemerintah Belanda dalam melawan perang menantang Spanyol, di mana arah kehadiran bangsa Spanyol ke Indonesia hampir sama dengan bangsa Belanda.

Baca: Sejarah Kontemporer

3. Kuasai Kerajaan di Nusantara

Supaya lokasi kekuasaannya kuat, VOC pun mempunyai arah untuk kuasai kerajaan-kerajaan di Nusantara. Mengenai arah kuasai kerajaan di Nusantara tidak lainnya ialah untuk menggantikan tentara kerajaan jadi prajurit perang Belanda. Dengan begitu kemampuan Belanda dari bidang sdm jadi bertambah serta tentu saja tingkatkan daya perang.

4. Kuasai Pelabuhan di Nusantara

Arah serta hak spesial VOC setelah itu kuasai titik-titik pelabuhan terpenting di Nusantara. Jika VOC sudah kuasai pelabuhan terpenting di Nusantara, jadi otomatis pemerintah Belanda akan terbantu. Dalam perihal ini, Belanda diuntungkan sebab bisa memudahkan pertolongan yang hadir dari kapal. Diluar itu, pelabuhan di Nusantara sangat terpenting untuk proses perdagangan untuk tingkatkan bidang ekonomi pemerintahan.

5. Hindari Perdagangan Tidak Sehat

Sejak Belanda menjajaki Nusantara, banyak sekali pedagang dari beberapa jenis daerah yang berkunjung sebab tempatnya yang strategis serta kaya hasil buminya. Dengan berdirinya VOC, diinginkan mereka bisa meminimalkan berlangsungnya perdagangan tidak sehat yang berlangsung dari Sabang sampai Merauke. Dengan begitu, tentu saja akan menguntungkan banyak pihak, baik dari pihak Belanda atau dari pihak pedagang lainnya sebab nanti akan membuahkan hasil yang optimal serta adil.

Baca: Pengertian VOC

6. Menguatkan Pemerintah Belanda

Dengan terbentuknya VOC, tentu saja pemerintah Belanda mengharap supaya VOC bisa menguatkan pemerintah Belanda dari beberapa bidang. Perihal ini tentu saja tidak lepas dari tujuan-tujuan VOC yang diinginkan bisa mengakhiri persoalan yang belumlah selesai. Jika VOC telah kuasai sektor-sektor terpenting yang diinginkan oleh pemerintah Belanda, jadi dengan automatis pemerintah Belanda jadi kuat juga. Demikian sebaliknya, jika VOC tidak kerja dengan optimal tentu saja akan memberi efek negatif serta merugikan buat pemerintah Belanda.

Hak Spesial VOC

Supaya pemerintahannya berjalan dengan lancar, pemerintah Belanda mengambil keputusan arah serta hak spesial VOC. Mengenai hak spesial itu salah satunya ialah:

1. Hak Membuat Angkatan Perang

Hak spesial VOC untuk menguatkan pemerintah Belanda diantaranya ialah memiliki hak membuat angkatan perang dari bidang apa pun, baik itu darat, laut serta hawa. Hak spesial ini tentu saja mempunyai tujuan untuk menguatkan daya tempur tentara Belanda dalam menjaga wilayahnya atau berperang dengan negara lainnya untuk merebutkan lokasi kekuasaaan. Dengan begitu, pemerintah Belanda cuma butuh konsentrasi pada beberapa hal terpenting untuk bangun negaranya. Peristiwa perang Belanda menantang Portugis atau Spanyol adalah salah satunya perang sebelum kemerdekaan Indonesia.

Baca: Biografi Bung Tomo

2. Hak Monopoli Perdagangan

Arah serta hak spesial VOC yang penting ialah mengenai monopoli perdagangan. Dalam perihal ini pemerintah Belanda memberi kuasa penuh pada VOC untuk memonopoli perdagangan di Nusantara. Harapannya, mereka bisa kuasai rempah-rempah dari beberapa titik Nusantara yang nanti bisa didistribusikan ke pemerintah Belanda atau di jual kembali untuk mendukung bidang ekonomi.

3. Hak Keluarkan serta Cetak Mata Uang

Supaya proses memonopoli perdagangan berjalan dengan lancar serta tidak memunculkan konflik, VOC mempunyai inspirasi untuk keluarkan serta cetak mata uang menjadi alat transaksinya. Dalam perihal ini, tentu saja otomatis VOC sudah menolong pemerintah Belanda dari bidang ekonomi yang begitu penting. Diluar itu, terdapatnya mata uang itu bisa dipakai menjadi salah satunya ketentuan sewa tanah buat mereka yang menempati Nusantara. Tujuannya di tempat ini ialah buat yang menempati Nusantara, mereka diharuskan untuk membayar sewa tanah dengan mata uang yang sudah diputuskan.

4. Hak Lakukan Kesepakatan dengan Raja

Untuk memperlancar arah kuasai kerajaan di Nusantara, VOC dikasih hak untuk lakukan kesepakatan dengan raja-raja kerajaan. Jendral pertama VOC, Pieter Both adalah salah satunya Jendral yang sukses lakukan kesepakatan dengan raja Jayakarta pada tahun 1611. Pokok dari kesepakatan itu ialah VOC akan beli sebidang tanah yang begitu luas serta strategis punya kerajaan Jayakarta. Mengenai arah kesepakatan pembelian tanah itu ialah untuk dibuat pusat lokasi VOC di Jawa serta adalah cikal akan pemerintah VOC di Batavia (Jakarta).

5. Hak Menyuruh di Nusantara

Mengenai hak spesial VOC setelah itu sangat spesial, yakni mereka dikasih kekuasaan untuk menyuruh siapa saja di negara jajahan mereka. VOC memiliki hak menyuruh siapa saja yang tidak dari pemerintah Belanda untuk lakukan atau kerjakan suatu yang mereka kehendaki. Beberapa salah satunya diperintah untuk bangun camp militer, bangunan pemerintahan dan lain-lain untuk penuhi keperluan VOC. Mengenai salah satunya keberhasilan pemerintahan Belanda

6. Hak Ekspansi Benteng

Pada saat itu, pemerintah Belanda tengah berperang menantang Portugis di daerah Ambon. Di lokasi itu adalah tempat yang cukuplah strategis untuk mendukung pemerintahan, oleh karena itu pemerintah Belanda berupaya , mengusir bangsa Portugis serta membangun benteng yang diketahui menjadi Benteng Victoria. Terdapatnya benteng itu adalah satu lambang kemenangan pemerintah Belanda dalam berperang melawan bangsa Portugis.

7. Hak memastikan Perang atau Damai

Untuk kuasai lokasi Nusantara serta pengusir penjajah dari negara lainnya, VOC memiliki hak akan memutuskan untuk berperang atau berdamai dengan arah yang sama. Dalam perihal ini, VOC akan membuat perundingan pada satu kerajaan serta negara penjajah. Jika persetujuan dipandang kurang memuaskan serta tidak menguntungkan pihak pemerintah Belanda, jadi VOC akan mengibarkan bendera perang. Demikian sebaliknya bila persetujuan yang dibikin bisa menguntungkan kedua pihak, jadi langkah terbaik ialah berdamai untuk arah bersamanya.

8. Hak Mengusung serta Memberhentikan Pegawai

VOC mempunyai hak untuk memberhentikan pegawai jika kapasitasnya di rasa kurang memuaskan serta tidak membawa hasil yang optimal sebab nanti akan perlambat proses pembangunan pemerintahan Belanda. Diluar itu, VOC pun mempunyai hak untuk mengusung Jendral atau pegawai yang kapasitasnya memuaskan menjadi pimpinan penting di lokasi atau dalam organisasi spesifik untuk tingkatkan kemampuan pemerintah Belanda.

Aspek Hancurnya VOC

Baca: Tujuan Belanda Datang
Walau pemerintah belanda telah mengendalikan arah serta hak spesial VOC yang banyak sekali, nyatanya VOC pun alami krisis pemerintahan hingga pemerintah Belanda membubarkannya. Pembubaran itu tidak hanya sebab pekerjaannya tidak berjalan dengan lancar, namun sebab beberapa faktor seperti berikut :

Korupsi
Walau VOC mempunyai hak untuk mengusung serta memberhentikan pegawai yang di rasa patut atau tidak patut, faktanya nyatanya sejumlah besar dari mereka yang dipilih malah lakukan korupsi. Perihal ini tentu saja merugikan pemerintah Belanda sebab akan meningkatkan persoalan serta berefek pada bidang ekonomi mereka.

Cost Perang
Seiring waktu berjalan, cost untuk berperang makin tinggi. Dari mulai keperluan pangan, sandang serta papan. Diluar itu, keperluan perlengkapan perang sangat tinggi. Dengan keperluan yang tinggi sekali, sedang pemasukannya tidak sepadan, perihal ini pula yang membuat VOC jadi bangkrut serta dibubarkan.

Hutang
Untuk membiayai cost perang yang tinggi serta tingkat keperluan pemerintah Belanda yang makin hari makin tinggi, pihak VOC lakukan hutang pada negara kompatriot. Namun, hutang itu tidak selekasnya dilunasi serta malah makin bertambah banyak. Perihal ini tentu saja membuat pemerintah Belanda jadi krisis ekonomi serta selanjutnya membubarkan VOC.

Baca: Karakteristik Benua Amerika

Itu 14 arah serta hak spesial VOC di Nusantara, dari mulai kuasai titik titik perdagangan terpenting di Nusantara sampai kuasai kerajaan-kerajaan di Nusantara. Banyak kebijakan VOC pada saat itu sangat keras, perihal ini membuat masyarakat yang ada di Nusantara mulai jengah. Dengan kebijaksanaan serta kekuasaan yang begitu bebas itu, nyatanya jadi bom sendiri buat VOC. Perihal ini karena jumlahnya pegawai yang lakukan korupsi.

Diluar itu, keperluan perang yang tinggi dan hutang yang tidak selekasnya dilunasi membuat VOC jadi makin ada di titik terendah. Sampai selanjutnya pada tanggal 31 Desember 1799 VOC sah dibubarkan oleh pemerintah Belanda, yang lalu diambil alih oleh Republik Bataafsche yang disebut sisi dari pemerintah Perancis.

Sumber referensi :

https://id.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagnie